Materi Sejarah Prog. Bahasa Semester Genap

Ini adalah materi Sejarah untuk SMA Program Bahasa Semester Genap

Selamat belajar :)

PERKEMBANGAN BANGSA INDONESIA SEJAK MASUKNYA PENGARUH BARAT SAMPAI DENGAN PENDUDUKAN JEPANG

INDONESIA PADA MASA KOLONIAL

Pada tahun 1595 Coenelis de Houtman yang sudah merasa mantap, mengumpulkan modal untuk membiayai perjalanan ke Timur Jauh. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan De Keyzer dengan 4 buah kapal memimpin pelayaran menuju Nusantara. Selama dalam pelayaran itu selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis. Pada bulan Juni 1596 pelayaran yang dipimpin oleh De Houtman berhasil berlabuh di Banten.

A.   VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)

Atas prakarsa dari dua tokoh Belanda, yaitu : Pangeran Maurits dan Johan van Olden Barnevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602 VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittert. Adapun tujuan dibentuknya VOC adalah :

a.    Untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh.

b.    Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia.

c.    Untuk membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa, oleh pemerintah Belanda VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal sebagai Hak Octroi yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.      Monopoli perdagangan

2.      Mencetak dan mengedarkan uang

3.      Mengangkat dan memberhentikan pegawai

4.      Mengadakan perjanjian dengan raja-raja

5.      Memiliki tentara  untuk mempertahankan diri

6.      mendirikan benteng

7.      menyatakan perang dan damai

8.      mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat

Untuk mendapatkan keuntungan yang besar VOC menerapkan monopoli perdagangan. Bahkan pelaksanaan monopoli VOC di Maluku lebih keras dari pada pelaksanaan monopoli bangsa Portugis. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain sebagai berikut :

1.      Verplichte Leverantie

2.      Contingenten

3.      Ekstirpasi

4.      Pelayaran Hongi

SISTEM BIROKRASI VOC

Untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah dikuasai, VOC mengangkat seorang Gubernur Jendral yang dibantu oleh empat orang anggota yang disebut Raad Van Indie (Dewan India). Di bawah Gubernur Jendral diangkat beberapa Gubernur yang memimpin suatu daerah. Di bawah Gubernur terdapat beberapa Residen yang dibantu oleh Asisten Residen. Sedangkan pemerintahan dibawahnya lagi diserahkan kepada pemerintahan tradisional seperti raja dan bupati. Sistem pemerintaha seperti ini disebut dengan sistem pemerintahan tidak langsung (Indirect Rule).

 

KEMUNDURAN VOC

Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1.   Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC

2.   Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC

3.   Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar

4.   Adanya persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain, seperti kongsi dagang Portugis (Compagnie des Indies) dan kongsi dagang Inggris (East Indian Company).

5.   Hutang VOC yang sangat besar

6.   Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran

7.   Berkembangnya faham liberalisme, sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan

8.   Pendudukan Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. menganggap badan seperti VOC tidak dapat diharapkan terlalu banyak dalam menghadapi Inggris, sehingga VOC harus dibubarkan.

Pada tahun 1795 dibentuklah panitia pembubaran VOC. Pada tahun itu pula hak-hak istimewa VOC (octroi) dihapus. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda.

B.   MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA

Pada tahun 1795, Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Perancis, berhasil merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda terbentuklah pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi boneka Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris. Pada waktu itu antara Inggris dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.

Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintahan tersebut pada tahun 1800, maka tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian ditangani oleh suatu badan yang disebut “Aziatische Raad”. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jendral Johannes Siberg (1801-1804) yang menggantikan Gubernur Jendral Overstraaten sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir.

C.   MASA PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELS

1.  LATAR BELAKANG

Karena secara geografis letak Belanda dekat dengan Inggris, Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Sehingga pada tahun 1806, Perancis (Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk “Koninkrijk Holland” (Kerajaan Belanda) sebagai gantinya. Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai raja Belanda. Hal ini berarti sejak saat itu pemerintahan yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintahan Belanda-Perancis. Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral di Indonesia (1808 – 1811. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama “mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris”.

2.  KEBIJAKAN PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELS

a.    Bidang Birokrasi Pemerintahan

1.      Pusat pemerintahan (Weltevreden) dipindahkan agak masuk ke pedalaman

2.      Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping Gubernur Jendral dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat.

3.      Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.

b.    Bidang Hukum dan Peradilan

1.      Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu :

a.       Pengadilan untuk orang Eropa

b.      Pengadilan untuk orang Pribumi

c.       Pengadilan untuk orang Timur Asing

2.      Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta.

c.    Bidang Militer dan Pertahanan

1.      Membangun jalan antara Anyer – Panarukan. Jalan ini penting sebagai lalu-lintas pertahanan maupun perekonomian.

2.       Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan Daendels sebab tidak lagi dapat mengharapkan bantuan dari Eropa. Hubungan Belanda dan Indonesia sangat sukar sebab ada blokade Inggris di lautan.

3.      Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.

d.    Bidang Ekonomi dan Keuangan

1.      Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.

2.      Pajak In Natura (Contingenten) dan sistem penyerahan wajb (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan diperberat.

3.      Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).

e.    Bidang Sosial

1.      Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer – Panarukan.

2.      Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan.

3.      Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

Louis Bonaparte sebagai raja Belanda, akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat optimal di Indonesia. Apabila diteruskan lebih lama lagi, maka dikhawatirkan akan memperburuk citra Belanda di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang Panglima Perang yang kemudian dikerahkan ke medan Rusia.

D.   MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA (Masa Interegnum) 1811 – 1816

1.    LATAR BELAKANG

Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya, Gubernur Jendral Jansen, tidak mampu menahan serangan musuh, sehingga terpaksa menyerah. Akhir dari penjajahan Belanda – Perancis ini ditandai dengan Kapitulasi Tuntang, yang isinya sebagai berikut :

1.      Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris

2.      Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris

3.      Semua pegawai Belanda yang mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus.

4.      Semua hutang Pemerintah Belanda yang dulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.

Kapitulasi Tuntang ini ditandatangani pada tanggal 18 – 9 – 1811, oleh S. Auchmuty dari pihak Inggris dan Janssens dari pihak Belanda.

Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, 11 – 9 – 1811, raja muda (Viceroy) Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Wakil Gubernur (Lieutenant Governor) di Jawa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di Indonesia.

2.    KEBIJAKAN PEMERINTAHAN THOMAS STAMFORD RAFFLES

a.  Bidang Birokrasi Pemerintahan

Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan sebagai berikut :

1.      Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan.

2.      Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.

3.      Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

 b. Bidang Ekonomi dan Keuangan

1.      Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte Leverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Kedua peraturan tersebut dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat.

2.      Menetapkan Sistem Sewa Tanah (Landrent).

3.      Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

c.  Bidang Sosial

1.      Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)

2.      Penghapusan perbudakan.

3.      Peniadaan Pynbank (disakiti) yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan Harimau.

d.  Bidang Ilmu Pengetahuan

Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi Ilmu Pengetahuan, seperti :

1.      Ditulisnya buku berjudul History of Java.

2.      Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi

3.      Dirintisnya Kebun Raya Bogor

3.   BERAKHIRNYA KEKUASAAN THOMAS STAMFORD RAFLLES

Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London, 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut :

1.      Indonesia dikembalikan kepada Belanda

2.      Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana, tetap ditangan Inggris

3.      Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris dan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

E.   MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (Nederlandsch Indie) (1816 – 1942)

1.    Pemerintahan Komisaris Jendral

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, yang berkuasa di Indonesia adalah Pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri dari tiga orang, yaitu : Flout, Buyskess dan Van Der Capellen. Mereka berpangkat komisaris Jendral. Masa peralihan ini hanya berlangsung dari tahun 1816 – 1819. Pada tahun 1819, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang Gubernur Jendral Van Der Capellen (1816-1824)

Dengan berdirinya Singapura maka timbullah perselisihan mengena batas-batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris dan Belanda. Masalah ini kemudian diselesaikan lewat Treaty of London, 1824, yang isinya sebagai berikut :

1.      Kedua negeri (Belanda dan Inggris) berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masing-masing.

2.      Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan (Benggala, Gujarat, Malaka dan Singapura

3.      Inggris menarik diri dari nusantara dan menyerahkan Bengkulu, Bangka dan Belitung.

4.      Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah pihak, karena Aceh dijadikan Bufferstaat yaitu daerah pemisah antara Kekuasaan Belanda di Indonesia dan Inggris di Singapura dan Malaka.

5.      Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan di selat Malaka.

Pada kurun waktu 1816-1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Sementara itu kondisi di negeri Belanda dan di Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itulah usulan Van Den Bosch untuk melaksanakan Cultuur Stelsel (tanam paksa) diterima dengan baik, karena dianggap dapat memberikan keuntungan  yang besar bagi negeri induk.

 F.   PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA (CULTUUR STELSEL) PADA TAHUN 1830 - 1870

a.  Latar Belakang Sistem Tanam Paksa

1.      Di Eropa Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon, sehingga menghabiskan biaya yang besar.

2.      Terjadinya Perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.

3.      Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya kurang lebih 20.000.000 Gulden.

4.      Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.

5.      Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.

6.      Kegagalan usaha mempraktekkan gagasan liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan besar terhadap negeri induk.

b.  Aturan-aturan Tanam Paksa

Ketentuan-ketentuan pokok Sistem Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) tahun 1834, no. 22, beberapa tahun setelah Tanam Paksa dijalankan di Pulau Jawa. Bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual dipasaran Eropa.

2.      Tanah pertanian yang disediakan penduduk, tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

3.      Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.

4.      Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah.

5.      Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka kelebihan itu diberikan kepada penduduk.

6.      Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani, akan menjadi tanggungan pemerintah

7.      Bagi yang tidak memiliki tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik  pemerintah selama 65 hari setiap tahun.

8.      Pelaksanaan Tanam Paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.

Ketentuan ketentuan tersebut memang kelihatan tidak terlampau menekan rakyat. Dalam prakteknya, sistem tanam paksa seringkali menyimpang, sehingga rakyat banyak dirugikan, misalnya:

1.        Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan suka rela akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan.

2.        Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka. Seringkali tanah tersebut satu per tiga bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa.

3.        Pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Sehingga tanah pertanian mereka sendiri terbengkelai.

4.        Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa.

5.        Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani.

6.        Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani

7.        Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga paksaan.

c.  Akibat-akibat Tanam Paksa

Bagi Belanda

1.    Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa

2.    Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis, pada masa Tanam Paksa mendapat keuntungan besar

3.    Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta Cina, kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya besar.

 4.   Belanda mendapatkan keuntungan (batiq slot) yang besar.

Bagi Indonesia

Dampak negatif :

1.    Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan

2.    Beban pajak yang berat

3.    Pertanian utamanya padi banyak mengalami kegagalan panen

4.    Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana.

5.    Jumlah penduduk Indonesia menurun.

Dampak positif :

1.    Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru

2.    Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.

Karena reaksi-reaksi tersebut, secara berangsur-angsur pemerintah Belanda mulai mengurangi pemerasan lewat Tanam Paksa dan menggantikannya dengan sistem politik ekonomi liberal kolonial. Tonggak berakhirnya Tanam Paksa adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (Agrarische Wet), 1870.

G.    POLITIK EKONOMI LIBERAL KOLONIAL SEJAK TAHUN 1870

1.  LATAR BELAKANG

a.        Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yang telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi namun memberikan keuntungan besar bagi Pemerintah Kerajaan Belanda.

b.       Berkembangnya faham liberalisme sebagai akibat dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri sehingga sistem Tanam Paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan.

c.        Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya (Indonesia). Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal, dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

d.       AdanyaTraktat Sumatera, 1871, yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia, agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

Pelaksanaan politik ekonomi liberal ini dilandasi dengan beberapa peraturan diantaranya sebagai berikut :

1.      Indische Comptabiliteit Wet, 1867.

2.      Suiker Wet

3.      Agrarische Wet (Undang-undang Agraria),1870.

4.      Agrarische Besluit, 1870.

2.  PELAKSANAAN SISTEM POLITIK EKONOMI LIBERAL

Sejak tahun 1870 di Indonesia diterapkan Imperialisme Modern (Modern Imperialism). sejak tahun tersebut di Indonesia telah diterapkan Opendeur Politiek yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Disamping modal swasta Belanda sendiri, modal swasta asing lain juga masuk ke Indonesia, seperti modal dari Inggris, Amerika, Jepang dan Belgia. Modal-modal swasta asing tersebut tertanam pada sektor-sektor pertanian dan pertambangan, seperti karet, teh, kopi, tembakau, tebu, timah dan minyak. Sehingga perkebunan-perkebunan dibangun secara luas dan meningkat pesat.

3.  AKIBAT SISTEM POLITIK LIBERAL KOLONIAL

Ø  Bagi Belanda :

1.      Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.

2.       Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Pada tahun 1870 luas tanah di pulau Jawa yang ditanami tebu seluas 54.176 bahu, maka dalam tahun 1900 meningkat menjadi 128.301 bahu.

3.      Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.

Ø  Bagi rakyat Indonesia :

1. Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk
2. Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula membawa akibat buruk bagi penduduk. Uang sewa tanah dan upah pekerja menurun.
3. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat.
4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan banyak barang-barang impor dari Eropa.
5. Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api.
6. Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan Poenale Sanctie.

H. POLITIK ETIS

1.  Latar Belakang

a.   Pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan keuntungan berlimpah bagi Belanda, namun menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia.

b.   Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib buruk rakyat pribumi.

c.   Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat.

d.   Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etisi) seperti Van Kol, Van Deventer, Brooschooft, De Waal, Baron van Hoevell, Van den Berg, Van De Dem dan lain-lain.

Tokoh tersebut memperjuangkan agar pemerintah Belanda meningkatkan kesejahteraan moril dan materiil kaum pribumi, menerapkan desentralisasi dan efisiensi. Perjuangan mereka kemudian dikenal sebagai Politik Etis. Politik ini kemudian didukung oleh Politik Asosiasi yang memandang perlunya kerjasama yang erat antara golongan Eropa dan rakyat pribumi untuk kemajuan tanah jajahan.

2.  Pelaksanaan Politik etis

Pada periode 1900 -1925 banyak kemajuan dan perubahan dicapai. Bangunan-bangunan besar didirikan, semua itu merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Perubahan-perubahan tersebut sebagai berikut :

a.   Desentralisasi Pemerintahan

Sebelum tahun 1900 pemerintahan di Indonesia dilakukan secara sentralisasi. Seluruh jalannya pemerintahan ditentukan oleh menteri jajahan dan pusat pemerintahan yang ada di Nederland. Sejak tahun 1854 dikeluarkan peraturan yang memberikan hak kepada parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan Hindia-Belanda. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman ekonomi liberal.

b.   Irigasi

Sarana yang sangat vital bagi pertanian adalah sarana irigasi (pengairan). Pada tahun 1885 pemerintah telah membangun secara besar-besaran bangunan irigasi di Brantas dan Demak seluas 96.000 bau. Pada tahun 1908 berkembang menjadi 173.000 bau. Menurut rencana pada tahun 1890 akan dibangun irigasi seluas 427.000 bau selama 10 tahun.

c.   Emigrasi (Transmigrasi)

Dalam abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan perluasan tanaman tebu.

 d.  Edukasi

Pada mulanya pemerintah kolonial Belanda membentuk dua macam sekolah untuk rakyat pribumi. Sekolah kelas I (angka satu) yang diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri, orang berkedudukan dan berharta. Sedangkan sekolah kelas II (angka dua) diperuntukkan kepada anak-anak pribumi pada umumnya. Mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah dan menggambar.

3.   Kegagalan Politik Etis Dan Politik Asosiasi

Kegagalan pelaksanaan politik Etis tersebut nampak dalam :

1.      Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah.

2.      Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri.

3.      Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap sangat besar.

PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

 A. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

1.   Faktor Intern (dari dalam)

      a.   Penderitaan rakyat selama penjajahan Belanda

      b.   Adanya deskriminasi rasial

      c.   Adanya Politik Etis

2.   Faktor Extern (dari luar)

      a.   Pengaruh faham-faham baru dari Eropa, seperti : Liberalisme, Demokrasi dan Nasionalisme

      b.   Kemenangan Jepang terhadap Rusia (1904 – 1905), mengangkat harkat dan martabat bangsa-bangsa Asia.

      c.   Pengaruh pergerakan nasional negara-negara Asia-Afrika lainnya, seperti : Turki, Mesir, India, Cina dan Filipina.

B.  PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN IDIOLOGI DAN ORGANISASI PERGERAKAN    NASIONAL INDONESIA

Budi Utomo

Berdirinya Budi Utomo diawali dari upaya dr. Wahidin Sudirohusodo berkeliling Jawa untuk membentuk Studie Fonds (Dana Belajar) untuk memberikan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, namun berpotensi. Pada kahir 1907, dr. Wahidin bertemu pemuda Sutomo, pelajar STOVIA di Jakarta. Karena adanya kesamaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut, maka pada hari Rabu, 20 Mei 1908, di Gedung STOVIA (Gedung Kebangkitan Nasional sekarang) dibentuklah organisasi modern pertama yang diberi nama Budi Utomo. Sebagai ketua pertamanya terpilih dr. Soetomo.

Pada mulanya tujuan Budi Utomo tertulis secara samar-samar yaitu “Kemajuan bagi Hindia”. Sedangkan jangkauan geraknya hanya terbatas pada Jawa dan Madura. Dalam waktu 6 bulan, Mei sampai dengan Oktober 1908, cabang Budi Utomo sudah berdiri di Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Probolinggo.

Pada bulan Oktober 1908, diadakan kongres Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta, yang menghasilkan kepustusan-keputusan sebagai berikut :

a.       Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik

b.      Kegiatan Budi Utomo ditujukan kepada bidang pendidikan dan kebudayaan

c.       Ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura.

Kongres tersebut juga memutsukan susunan pengurus besar Budi Utomo. Bu[ati Karanga Anyar, R.T. Tirtokusumo, dipilih sebagai ketuanya. Pusat organisasi ditetapkan di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Budi Utomo kurang diminati oleh golongan muda. Hal ini disebabkan :

a.       Budi Utomo lebih memetingkan golongan priyayi.

b.      Budi Utomo lebih memperhatikan reaksi pemerintah kolonial daripada reaksi rakyat pribumi.

c.       Budi Utomo lebih mengutamakan pemakaian Bahasa Belanda daripada Bahasa Indonesia

d.      Budi Utomo tidak berpolitik

Walaupun  demikian, sampai akhir tahun 1909, Budi Utomo telah mempunyai 40 cabang dengan jumlah anggota kurang lebih 10.000 orang. Pada tahun 1914, saat Perang Dunia I meletus, Budi Utomo yang pamornya sudah menurun, mengusulkan perlunya wajib militer bagi penduduk bumi putera (Indie Weerbaar). Gagasan ini ditolak Belanda, sebagai gantinya parlemen Belanda membentuk Volksraad (Dewan Rakyat), Desember 1916.

Serikat Islam

Pada mulanya, pada tahun 1911, Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI) di Solo, dengan tujuan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman pedagang Cina. Dengan masuknya Umar said Cokroaminoto, SDI diubah namanya menjadi Serikat Islam (SI), agar anggotanya tidak terbatas pada golongan pedagang saja. Adapun tujuan dari Serikat Islam adalah sebagai berikut :

a.       mengembangkan jiwa dagang

b.      membantu para anggotanya yang mempunyai kesulitan dalam usahanya

c.       memajukan pengajaran

d.      memprbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam.

Dalam waktu yang relatif singkat Serikat Islam mendapatkan simpati dan jumlah anggota yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh :

a.       Serikat Islam terbuka bagi semua golongan

b.      Serikat Islam berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan

c.       Serikat Islam membela kepentingan rakyat pribumi yang menderita karena penjajahan

d.       Serikat Islam dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dihormati, seperti alim ulama dan kiai-kiai

e.       Agama Islam dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Melihat adanya tanda-tanda semangat revolusioner dalam tubuh Serikat Islam, Gubernur Jendral Idenberg menaruh sikap waspada. Pada bulan Agustus 1912, untuk sementara waktu kegiatan Serikat Islam diskors. Pada kongres Serikat Islam pertama di Surabaya, Januari 1913, ditegaskan bahwa Serikat Islam bukan partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk tidak melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada kongres tersebut juga diputuskan bahwa Haji Umar Said Cokroaminoto, sebagai ketua SI dan Surabaya sebagai pusat kegiatan SI.

Pada tahun 1915 di Surabaya didirikan Central Serikat Islam (CSI) dengan tugas mengatur kerjasama antar SI daerah. Sementara itu ISDV (Indische Social Democratische Vereniging) yang berhaluan komunis yang didirikan oleh H.J.F.M. Sneevliet meakukan penyusupan (infiltrasi) ke dalam tubuh SI. ISDV berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI, seperti : Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirjo melalui SI cabang Semarang. Dalam perkembangannya terjadi pertentangan antara kelompok SI Putih dan SI Merah yang berhaluan komunis. Oleh karena itu pada konggres SI, Oktober 1921 diputuskan diberlakukannya disiplin partai. Pada tahun 1924, SI Merah berganti nama menjadi “Sarekat Rakyat”.

Indische Partij

Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh tiga serangkai, yaitu :

1.      E.F.E. Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi.

2.      Suwardi Suryaningrat

3.      dr. Cipto Mangunkusumo

Tujuan didirikannya Indische Partij ini adalah untuk mempersatukan semua Indiers sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa yang merdeka. Yang dimaksud dengan Indiers adalah semua orang yang lahir di Indonesia dan mengaku bertanah air Indonesia, baik orang Indo-Belanda, Cina, Arab maupun pribumi asli. Cita-cita Indische Partij ini disebarluaskan melalui surat kabar “De Express”.

Karena sikap dan programnya yang tegas dan bercita-cita “Hindia Merdeka” untuk pertamakalinya, maka surat permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum ditolak pemerintah Hindia Belanda. Sikap kritis Indische Partij ini juga tampak dalam artikel yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dalam surat kabar De Express yang berjudul Als ik en Nederlanders Was (Seandainya Aku Seorang Belanda). Artikel tersebut berisi sindiran terhadap pemerintah Hidia Belanda yang mengajak bangsa Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan Belanda yang ke-seratus.

Karena kegiatan-kegiatan IP dianggap merugikan pemerintah, maka pada bulan Agustus 1913, pemerintah Belanda menangkap ketiga pemimpin IP tersebut diatas. Merka kemudian mendapatkan hukuman buang. Mereka sendiri memilih Belanda sebagai tempat pembuangannya. Dengan dibuangnya ketiga tokoh IP tersebut, maka kegiatan IP semakin menurun. Oleh karena itulah IP kemudian berganti nama menjadi partai Insulinde. Pada tahun 1919, Insulinde berganti nama lagi menjadi Nasional Indische Partij (NIP).

C. MASA RADIKAL

Pada masa radikal ini organisasi-organisasi pergerakan nasional melakukan taktik perjuangan non-kooperatif, yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang melakukan taktik non-kooperatif tersebut adalah : Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Semangat radikal muncul di kalangan partai-partai politik di Indonesia dan di negeri Belanda disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

a.        Setelah perang Dunia I, perasaan anti penjajahan di Asia-Afrika semakin menonjol

b.      Adanya pernyataan Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, tentang hak untuk menentukan nasib sendiri

c.       Adanya krisis ekonomi dunia pada tahun 1921

d.      Sikap Gubernur Jendral Fock yang sangat reaksioner dan mengabaikan kekuatan yang sedang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.

Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Pada mulanya bernama Indische Veereniging (IV). Pendirinya adalah orang-orang Indonesia yang berada di Belanda, antara lain Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Pada mulanya organisasi ini hanya berupa organisasi sosial untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia di perantauan. Unsur-unsur politik mulai tampak dengan diterbitkannya majalah Hindia Putra pada bulan Maret 1916. Organisasi ini semakin berkembang dengan kedatangan tokoh-tokoh tiga serangkai pendiri Indische Partij yang sedang menjalani hukuman buang di negeri Belanda.

Setelah Perang Dunia I, semangat nasionalisme semakin kuat, pada tahun 1922 Indische Veereniging berganti nama menjadi Indonesische Veereniging. Pada tahun 1923 majalah Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925 Indonesische Veereniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Aktifitas politik PI ini semakin meningkat sejak bergabungnya Ahmad Subarjo dan Mohammad Hatta ke dalam tubuh PI. Bahkan kemudian PI menegaskan bahwa tujuan PI adalah Indonesia Merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama dan serentak oleh masyarakat Indonesia.

Untuk mendapatkan dukungan internasional, maka PI ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajahan, seperti :

a.       Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial

b.      Liga Demokrasi Internasional

c.       Kongres Wanita Internasional

d.      Mengadakan hubungan dengan Komunisme Internasional (Komintern).

Pada tahun 1920-an pengaruh PI di tanah air semakin luas. Beberapa organisasi lahir di tanah air karena mendapat pengaruh dari PI, seperti : PPPI, PNI, dan Jong Indonesia. Pada tahun 1927 diadakan penggeledahan terhadap pemimpin-pemimpin PI. Empat tokoh PI, yaitu : Moh. Hatta, Nazir Datuk Pamuncak, Ali Sastroamijoyo, dan Abdul Majid Joyoadiningrat ditangkap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka dituduh akan melakukan pemberontakan dan pemerintah kolonial menduga ada hubungan antara pemberontakan PKI, 1926 dengan PI.

Partai Nasional Indonesia

Partai Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Banyak anggota PNI adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia yang kembali ke tanah air. Ir. Sukarno terpilih sebagai ketua PNI. Sedangkan tujuan PNI adalah “Indonesia Merdeka”. Tujuan tersebut akan dicapai dengan azas “percaya pada diri sendiri”, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial budaya yang rusak karena penjajahan dengan kekuatan sendiri. Idiologi PNI adalah Marhaenisme yang dicetuskan oleh Ir. Sukarno dengan tujuan untuk menggalang persatuan dari aliran-aliran politik yang ada di Indonesia, yaitu : Nasionalis, Islam dan Marxis.

Pemimpin-pemimpin PNI seperti : Mr. Sartono, Mr. Suyudi, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, dr. Syamsi, Mr. Budyarto, Mr. Ali Sastroamijoyo dan khususnya Ir. Sukarno berhasil menggerakkan rakyat Indonesia sehingga pengaruh PNI semakin luas. Dengan aksi persatuannya, PNI berhasil membentuk Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tanggal 18 Desember 1927 di Bandung. PPPKI beranggotakan PNI, SI, Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club dan Algemene Studie Club.

Adanya isu bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, dijadikan alasan oleh pemerintah kolonial untuk mengadakan penggeledahan dan penangkapan. Sehingga pada bulan Desember 1929, empat tokoh PNI ditangkap. Mereka adalah Ir. Sukarno, R. Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja dan Supriadinata. Dalam pengadilan mereka di Sukamiskin, Bandung, Ir. Sukarno membacakan pidato pembelaannya berjudul “Indonesia Menggugat”. Tokoh-tokoh PNI tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara.

 ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG

DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA.

Pada tanggal 18 Desember 1941, Jepang melakukan pemboman terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawai). Setelah pemboman itu dilakukan, baru disampaikan pernyataan perang secara resmi terhadap Amerika Serikat. Kemudian secara serentak Jepang bergerak masuk ke Asia Tenggara dengan taktik gerak cepat. Sasarannya adalah Indo-Cina, Muang Thai, Birma, Malaya, Filipina dan Hindia Belanda (Indonesia).

Di Indonesia Jepang memperoleh kemajuan yang pesat. Berturut-turut kota minyak seperti Tarakan, Balikpapan jatuh pada bulan Januari 1942, kemudian Pontianak dan Palembang pada bulan  Pebruari 1942. Dalam pertempuran di Laut Jawa pada tanggal 19 Februari 1942, Jepang berhasil menghancurkan armada gabungan Sekutu. Sehingga terbukalah pintu gerbang ke Pulau Jawa. Mengetahui kenyataan itu, Gubemur Jendral Hindia-Belanda memindahkan pemerintahannya ke Bandung.

Pimpinan tentara sekutu di Jawa adalah Letnan Jendral H. Ter Poorten. Sedangkan tentara Jepang yang dikerahkan merebut Pulau Jawa dipimpin oleh Letnan Jendral Hitosyi Imamura. Pada tanggal 1 Maret 1942 mereka mendarat di tiga tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah). Tanggal 5 Oktober 1942 dengan mudah Jepang memasuki kota Jakarta (Batavia). Dalam rangka menyerbu Bandung, Jepang menduduki Subang dan Pangkalan Udara

 Kalijati. Kemudian mereka bergerak ke pusat pertahanan Belanda/Sekutu di Bandung dan Pegunungan Priangan.

Di Cianter (garis depan pertahanan Belanda/Sekutu) pasukan Belanda terdesak sampai ke Lembang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah dan harus menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Kapitulasi Kalijati. Perjanjian tersebut berisi penyerahan tanpa syarat Belanda/Sekutu terhadap Jepang. Dalam perundingan tersebut pihak Sekutu diwakili oleh Letnan Jendral Ter Poorten. Dalam perjanjian itu hadir pula Gubemur Jendral Belanda di Indonesia, Tjarda Van Starkenborg Stachouwer. Sedangkan pihak Jepang diwakili Letnan Jendral Hitoshi Imamura.

Setelah penyerahan kedaulatan tersebut, Indonesia dibagi atas tiga wilayah pemerintahan militer pendudukan, yaitu:

1.    Tentara ke enam belas (Angkatan Darat) memerintah di Jawa dan Madura, dengan pusat pemerintahan di Jakarta/Batavia.

2.    Tentara ke duapuluh lima, memerintah di Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi

3.    Armada Selatan Kedua memerintah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku dan Irian Jaya, pusatnya di Ujung Pandang

PERGERAKAN NASIONAL PADA ZAMAN JEPANG

GERAKAN 3 A

Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mempropagandakan dirinya sebagai saudara tua yang akan membantu bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari cengkeraman bangsa Barat. Untuk itu kemudian pemerintah pendudukan Jepang membentuk Gerakan 3 A, yaitu:

1.      Nippon Cahaya Asia

2.      Nippon Pelindung Asia

3.      Nippon Pemimpin Asia

Namun gerakan ini tidak berumur lama, karena tidak mendapat simpati dari rakyat. Untuk dapat menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menawarkan kerjasama kepada tokoh-tokoh Pergerakan Nasional. Pemimpin-pemimpin Indonesia seperti lr. Soekarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain dibebaskan dari penahanan Belanda.

Kemudian empat orang nasionalis terkemuka, yang dikenal dengan sebutan Empat Serangkai, yakni : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur dan Ki Hajar Dewantara mendapat kepercayaan untuk membentuk gerakan baru, yang diberi nama PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) pada tanggal 16 April 1943. Sebenarnya tujuan Jepang membentuk PUTERA adalah untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual agar mau mengabdi kepada kepentingan Jepang. Namun dalam prakteknya, para pemimpin Indonesia malah memanfaatkan PUTERA untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dengan menggunakan media komunikasi massa milik Jepang, seperti surat kabar dan radio, pemimpin Indonesia dapat komunikasi dengan rakyat secara lebih luas.

Dalam perkembangannya, Jepang menganggap bahwa PUTERA lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada untuk Jepang. Oleh karena itulah Jepang membentuk organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Alasan pembentukan organisasi ini adalah rakyat perlu dihimpun tenaganya lahir-batin sesuai dengan Hokoseisyin (semangat kebaktian). Sebagai organisasi sentral terkendali, Jawa Hokokai, terdiri dari beberapa macam Hokokai Profesi seperti: lzi Hokokai, Fujinkai, Keimin Bunka Syidoso, dan lain-lain.

MIAI (Majelis Islam ‘Ala Indonesia)

Walaupun pemerintah militer Jepang mengekang aktifitas kaum nasionalis, akan tetapi golongan nasionalis Islam mendapat perlakuan lain. Golongan ini memperoleh kelonggaran, karena Jepang menilai golongan ini paling anti Barat dan mudah dirangkul. Oleh karena itu pada bulan November

1943, Jepang memperkenankan berdirinya MIAI (Majelis Islam ‘Ala Indonesia) yang sebenarnya sudah dibentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam waktu singkat MIAI tumbuh menjadi sebuah organisasi yang besar. Hal ini  tidak diperkirakan oleh Jepang sebelumnya. Sehingga tokoh-tokoh MIAI mulai diawasi. Pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan organisasi lain yaitu MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Masyumi dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Mas Mansyur, K.H. Farid Ma'ruf, Kartosudarmo. K.H. Nahrowi dan Zainul Arifin.

PENGERAHAN TENAGA UNTUK USAHA PERANG JEPANG

Sejak awal tahun 1943 situasi Perang Pasifik mulai berubah. Jepang mulai merasakan serangan Sekutu di Pasifik, terutama dalam pertempuran laut di sekitar Midway dan di Laut Karang. Karena kehabisan tenaga manusia untuk keperluan perang, maka Jepang berupaya mendapatkannya dari negeri jajahan. Sehingga memasuki tahun kedua dari pendudukannya, Jepang secara intensif melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer.

Pada tanggal 9 Maret 1943 didirikan Seinendan (barisan pemuda). Anggota Seinendan adalah pemuda-pemuda berusia 14-22 tahun. Sedangkan di sekolah-sekolah, para pelajar diwajibkan bergabung dengan Gokutotai (barisan pelajar). Tanpa disadari Jepang di dalam kedua organisasi tersebut telah bersemi semangat nasionalisme. Bahkan pada pucuk pimpinan Seinendan duduk beberapa nasionalis muda seperti Sukarni, Abdul Latif, dan lain-lain. Selain Seinendan dibentuk pula Keibodan (barisan bantu polisi) bagi semua laki-laki berbadan sehat berusia 23 -25 tahun.

Untuk pengerahan tenaga wanita, maka pada bulan Agustus 1943 dibentuk Fujinkai (himpunan wanita). Memasuki tahun 1944, Jepang semakin terdesak, satu demi satu wilayah pendudukan Jepang jatuh ke tangan sekutu, bahkan serangan Sekutu mulai diarahkan langsung ke negeri Jepang. Dalam keadaan demikian, pemerintah Jepang membentuk barisan-barisan semi militer lainnya. Pada tanggal 1 November 1944 dibentuk Suishintai (barisan pelopor) yang merupakan hasil sidang Cuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat) pada pertengahan tahun 1944. Barisan pelopor merupakan organisasi pemuda yang dipimpin oleh kaum nasionalis Indonesia, seperti lr. Soekarno (ketua), R.P. Soeroso (wakil), Otto lskandardinata, Dr. Buntaran Martoatmodjo, dan lain-lain. Barisan pelopor merupakan "onderbouw" dari Jawa Hokokai. Disamping itu pada tanggal 8 Desember 1944 dibentuk Jibakutai (Barisan Berani Mati). Sedangkan pada tanggal 15 Desember 1944 dibentuk Kaikoseinen Teishintai, yaitu barisan semi militer dari kaum muda Islam yang lebih dikenal sebagai Hizbullah (Tentara Allah).

Pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman yang isinya memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi Heiho (pembantu prajurit Jepang). Heiho langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang. Sebagai pembantu prajurit Jepang sebenarnya Heiho lebih terlatih dibandingkan Peta. Bhakan diantara anggota Heiho ada yang dipercaya sebagai pemegang senjata anti pesawat tank, artileri medan, pengemudi, dan lain-lain. Mereka juga ikut bertempur di front Solomon, Irian, Birma dan lain-lain.

TENTARA PETA

Sebelum pembentukan Peta, Jepang melatih pemuda-pemuda Indonesia untuk tugas intelejen. Latihan yang dipimpin oleh Letnan Yanagawa ini, akhirnya berkembang menjadi latihan khusus dalam Seinen Dojo (panti latihan pemuda) yang terletak di Tangerang. Panglima tentara ke-16 Letnan Jendral Kumakici Harada menghendaki agar pembentukan tentara Peta dibuat sedemikian rupa seolah-olah merupakan usul dari bangsa Indonesia sendiri. Maka dipilihlah Gatot Mangkupraja untuk mengajukan permohonan kepada Gunseikan, agar dibentuk tentara yang segenap anggotanya terdiri dari orang Indonesia. Surat permohonan tersebut dikabulkan melalui Osamuseirei No. 44, 3 Oktober 1943 yang isinya menetapkan dibentuknya Tentara PETA (Pembela Tanah Air). Berbeda dengan Heiho, di dalam PETA terdapat jenjang kepangkatan, sebagai berikut :

1. Daidanco (komandan batalyon)

2. Cudanco (komandan kompi)

3. Shodanco (komandan peleton)

4. Budanco (komandan regu)

5. Geyuhei (prajurit sukarela)

Calon perwira Tentara Peta mendapat latihan militer untuk pertama kalinya di Bogor. Setelah lulus mereka ditempatkan di daidan-daidan Jawa, Madura, dan Bali sebagai Daidanco. Adapun tempat latihan untuk para calon Budanco terdapat di Magelang dan di Cimahi. Tentara Peta berperan  penting selama Perang Kemerdekaan Indonesia dan sesudahnya.

PEMERAHAN SOSIAL-EKONOMI

A. PEMERAHAN BAHAN MAKANAN

Ketika Jepang menduduki Indonesia, obyek-obyek vital dan perangkat-perangkat produksi telah hancur. Sehingga pada awal pendudukan Jepang, sebagian besar kehidupan ekonomi lumpuh. Untuk mencegah meningkatnya harga barang, maka dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan pelanggarnya dijatuhi hukuman berat. Semua harta benda dan perusahaan perkebunan bekas milik orang sekutu disita dan beberapa perusahaan vital seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perusahaan transport langsung dikuasai pemerintah pendudukan Jepang.

Dalam kondisi perang, Jepang menerapkan sistim ekonomi Autarki, artinya setiap daerah harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus pula dapat menunjang kebutuhan perang. Tanaman kopi, teh, dan tembukau dikategorikan tanaman untuk kenikmatan dan kurang berguna untuk usaha perang Jepang. Maka perkebunan untuk ketiga tanaman tersebut diganti dengan tanaman pangan dan tanaman jarak untuk pelumas yang berguna dalam situasi perang. Sedangkan tanaman Kina dan Karet yang diperlukan untuk perang dipelihara dengan baik. Karena persediaan gula dianggap cukup, maka rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula.

Pada tahun 1944 keadaan perang semakin kritis, maka kebutuhan perang semakin meningkat pula. Maka dilancarkan kampaye pengerahan barang dan bahan makanan secara besar-besaran. Pengerahan ini dilakukan oleh Jawa Hokokai, Nogyo Kumiai (Koperasi Pertanian) dan instansi-instansi resmi pemerintah lainnya.

Sejak tahun 1942 kebutuhan pangan rakyat sudah tidak mencukupi, dan terus bertambah parah. Maka pemerintah Jepang memerintahkan memperbesar produksi pangan dan membuka areal baru. Di Sumatera Timur dibuka 10.000 hektar ladang padi baru. Di Pulau Jawa 500.000 hektar hutan ditebang secara liar. Di Kalimantan dan Sulawesi penduduk diwajibkan menanam padi. Dari jumlah hasil panen rakyat hanya boleh memiliki 40% saja. Sedangkan yang 30% diserahkan kepada pemerintah melalui Kumiai Penggilingan Padi dan dibeli dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sisanya sebanyak 30% lainnya disediakan untuk bibit dan disetorkan ke lumbung desa.

B. PEMERAHAN TENAGA KERJA

Untuk keperluan perang, Jepang membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk membangun sarana pertahanannya, seperti kubu-kubu pertahanan, gua-gua, gudang-gudang bawah tanah, lapangan udara darurat, dan sebagainya. Desa-desa diwajibkan meyediakan sejumlah tenaga Romusha menurut jatah tertentu. Panitia pengerahan romusha itu disebut Romukyokai yang ada di setiap daerah. Karena tenaga kerja Romusha umumnya petani, maka besar pengaruhnya bagi merosotnya perkonomian desa.

Di tempat-tempat mereka bekerja, mereka diperlakukan dengan kasar, kesehatan dan makanan tidak terjamin, sehingga banyak diantara mereka yang meninggal. Oleh karena itu banyak orang takut menjadi romusha. Untuk menghilangkan ketakutan penduduk, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye baru, bahwa romusha sebagai "prajurit ekonomi'' atau "pahlawan pekerja". Pada bulan Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem Tonarigumi (rukun tetangga), yang terdiri 10-20 rumah tangga. Beberapa tonarigumi dikelompokkan menjadi kru (desa atau kota). Maksud diadakan tonarigumi adalah untuk mempermudah mengawasi dan mengendalikan penduduk, dan memperlancar kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada penduduk.

SEJARAH DUNIA YANG MEMPENGARUHI SEJARAH BANGSA INDONESIA DARI ABAD KE 18 SAMPAI DENGAN ABAD KE-20

 I.   REVOLUSI AMERIKA

A.  KEDATANGAN BANGSA EROPA DI BENUA AMERIKA

Pada mulanya benua Amerika didiami oleh bangsa kulit merah yang dikenal sebagai bangsa Indian. Mereka kemudian ditaklukkan oleh bangsa kulti putih dari Eropa, sehingga benua Amerika sekarang menjadi benua bangsa kulit putih. Secara berturut-turut bangsa Eropa yang datang dan menduduki benua Amerika adalah : bangsa Viking, Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis dan Belanda.

Pada tahun 1492 Columbus sampai di Kepulauan Bahama, Cuba dan Santo Domingo. Semua pulau-pulau itu dimasukkannya ke dalam wilayah kekuasaan Spanyol. Setelah kedatangan Columbus ini banyak orang-orang Spanyol dan Portugis datang ke Amerika. Sehingga Amerika Selatan menjadi jajahan Spanyol dan Brasilia menjadi jajahan Portugis. Sejak abad ke-17 terjadi perebutan kekuasaan di Amerika Utara antara Perancis, Inggris dan Belanda.

Pada tahun 1674 Inggris merebut Nieuw Amsterdam yang kemudian dirubah namanya menjadi New York. Setelah Perang Tujuh Tahun (1756 – 1763) antara Inggris dan Perancis, Inggris berhasil merebut Kanada dan Louisiana. Akibat perang tersebut Perancis meninggalkan Amerika. Sedangkan Inggris berkuasa sebagai penjajah di Amerika.

B.  PERANG KEMERDEKAAN AMERIKA (1774 – 1783)

1.   Sebab-Sebab

Perang Kemerdekaan Amerika terhadap Inggirs terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut :

a.   Pendiri Koloni Amerika adalah Pelarian-Pelarian Agama dari Inggris

b.   Faham Kebebasan dalam Perdagangan

c.   Inggris Butuh Dana Besar setelah Perang Tujuh Tahun dengan Perancis

d.   Peristiwa The Boston Tea Party, Desember 1773

      Inggris mendatangkan teh ke Amerika. Untuk itu penduduk harus membayar pajak. Ketentuan tersebut tentu saja bertentangan dengan semangat kebebasan dalam perdagangan. Rakyat Amerika menyamar sebagai suku Indian Mohawk kemudian melemparkan teh dari tiga buah kapal Inggris di pelabuhan Boston. Inggris marah dan mengeluarkan undang-undang baru yang oleh penduduk Amerika dianggap sebagai Undang-undang Paksa (Coercive Act). Penduduk Boston diserang, namun penduduk dari daerah lain membelanya, sehingga pecahlah perang Kemerdekaan Amerika pada tahun 1774.

2.   Jalannya Perang

Pada mulanya dalam perang ini rakyat Amerika hanya menentang kebijakan pemerintah Inggris yang dianggap semena-mena. Pada saat itu belum ada tujuan untuk mencapai kemerdekaan. Pertempuran pertama terjadi di Lexington kemudian terjadi di Boston. Inggris meminta penduduk Kanada yang juga koloni inggris untuk membantu Inggris melawan penduduk koloni Amerika. Namun permintaan itu ditolak, karena pemduduk koloni Kanada merasa senasib dengan penduduk koloni Amerika. Bahkan paksaan Inggris terhadap penduduk Kanada malah menimbulkan pertempuran. Keadaan ini tentunya menguntungkan peduduk Amerika. Dengan demikian penduduk Amerika mempunyai kesempatan untuk menyiapkan tentara yang dipimpin oleh George Washington yang pernah berjasa kepada Inggris dalam Perang Tujuh Tahun.

Pada tahun 1776, Thomas Paine mengutarakan pendapatnya dalam sebuah karangan yang berjudul Comon Sense yang artinya Akal Sehat. Tulisan tersebut berisi gagasan kemerdekaan. Pendapat Paine itu menyadarkan penduduk koloni Amerika untuk mengubah tujuan perjuangan mereka dari hanya menentang kebijakan pemerintah Inggris menjadi perjuangan mencapai kemerdekaan.

Selanjutnya diadakan kongres di Philapdelphia yang dihadiri oleh wakil-wakil 13 daerah (negara bagian). Mereka sepakat untuk menandatangani sebuah deklarasi yang dikenal dengan Declaration of Independence yang telah disusun oleh Thomas Jefferson. Tanggal ditandatanganinya deklarasi tersebut yaitu 4 Juli 1776 dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika (Independence Day). Kemudian kongres menyepakati adanya Articles of Confederation sehingga terbentuklah United States of America (USA).

Disamping perjuangan fisik juga dilakukan taktik diplomasi dengan mengirimkan Benjamin Franklin ke Eropa. Perancis sebagai lawan utama Inggris segera mengakui berdirinya negara Amerika pada tahun 1778. Bahkan Perancis kemudian mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Lafayette untuk membantu perjuangan rakyat Amerika. Sementara itu Spanyol yang menginginkan Gibraltar dan Florida kembali menyatakan perang kepada Inggris, sehingga kedudukan Inggris semakin terdesak. Akhirnya sekitar 7000 pasukan Inggris yang dipimpin oleh Cornwallis menyerah kepada George Washington dan Lafayette di kota Yorktown pada tahun 1783.

Dalam Perjanjian Paris tahun 1783 Inggris mengaku kemerdekaan Amerika. Revolusi Amerika ini berpengaruh besar terhadap terjadinya Revolusi Perancis dan pergolakan di Amerika Latin.  

D.  PERANG SAUDARA DI AMERIKA SERIKAT (1861 – 1865)

Perang saudara di Amerika Serikat ini disebut juga dengan Civil War sebab merupakan perang antar bangsa Yankees (warga USA). Perang ini disebut juga dengan Perang Abolisi karena berhubungan erat dengan upaya penghapusan perbudakan. Adapula yang menyebut sebagai Perang Suksesi karena dalam perang tersebut wilayah selatan beruasaha memisahkan diri dari pemerintah pusat di utara.

1.   Perbedaan Utara – Selatan

Di dalam negeri Amerika Serikat yang terdiri dari 13 negara bagian sebenarnya terdapat dua blok, yaitu :

1.   Blok Selatan yang terdiri atas 9 negara bagian dengan tokohnya Thomas Jefferson

2.   Blok Utara yang terdiri atas 4 negara bagian dengan tokohnya Alexander Hamilton.

Perbedaan antara kedua blok itu semakin terasa setelah USA berkembang menjadi negara besar. Perbedaan-perbedaan mendasar itu adalah sebagai berikut :

a.   Ekonomi

      Daerah utara yang kaya bahan tambang dan batubara berkembang menjadi daerah industri. Sedangkan wilayah selatan yang subur menjadi daerah pertanian.

b.   Perbudakan

      Daerah utara sebagai daerah industri yang pekerjanya pada umumnya bangsa Barat sehingga tidak memerlukan budak. Sebaliknya daerah selatan sebagai daerah pertanian sangat memerlukan budak orang Negro yang bisa dipaksa untuk bekerja keras.

c.   Pemerintahan

      Pusat pemerintahan Amerika Serikat berada di wilayah utara, yaitu di Washington DC. Sehingga penduduk wilayah utara lebih menyukai sistem sentralisasi. Sedangkan pendududk wilayah selatan lebih menyukai desentralisasi sehingga mempunyai keleluasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri.

d.   Sosial

      Penduduk wilayah utara yang berasal dari beraneka ragam bangsa lebih menyukai sistem yang demokratis. Sedangkan penduduk wilayah selatan yang berasal dari Inggris yang telah mejadi tuan tanah besar lebih menyukai sistem aristokrasi (pemerintahan oleh kaum bangsawan).

e.   Partai

      Adanya perbedaan mendasar antara wilayah utara dan selatan mengakibatkan munculnya dua partai besar di Amerika Serikat yang saling bersaing dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Di wilayah utara muncul National Republican Party (kemudian dikenal sebagai Republican Party) dengan tokohnya Adams.

3.   Jalannya Perang

Pada mulanya pasukan pihak selatan yang dipimpin oleh Robert E. Lee dan Thomas J. Jackson lebih unggul dari pihak utara. Hal ini disebabkan pihak selatan lebih kuat keuangannya dan sebagai aristrokrat mereka terbiasa dengan organisasi yang rapi. Disamping itu Inggris dan Perancis mendukung pihak selatan karean negara-negara itu memerlukan impor bahan mentah untuk industrinya. Ingris dan Perancis juga tidak menginginkan Amerika Serikat berdiri sebagai negara besar. Oleh karena itu Inggris membiarkan kapal perampok Alabama ikut membantu pihak selatan.

Pemerintah pusat segera mengerahkan tentaranya secara besar-besaran di bawah pimpinan Jenderal Ulysses S. Grant dan William T. Sherman. Pihak utara menjalankan blokade terhadap wilayah pantai di selatan sehingga penduduknya mengalami kesulitan mengeksport hasil pertanian dan mengimpor barang-barang industri yang dibutuhkan.

Tahun 1863 merupakan titik balik (turning point), setelah Gettysburg jatuh ke tangan pihak utara. Pada tahun yang sama Abraham Lincoln mengumumkan Emancipation Proclamation yang berisi tentang penghapusan perbudakan di seluruh Amerika Serikat. Kebijakan ini semakin melemahkan pihak selatan. Kedudukan Lincoln semakin kuat setelah ia dipilih untuk keduakalinya sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 1864. Perang saudara ini berakhir dengan pihak utara sebagai pemenangnya. Namun pada tahun 1865 Abraham Lincoln terbunuh oleh orang fanatik dari pihak selatan.

4.   Akibat-Akibat

Perang Saudara di amerika Serikat ini menimbulkan akibat yang luas baik di dalam maupun di luar negeri, diantaranya sebagai berikut :

a.   Hapusnya Perbudakan

b.   Merosotnya Perekonomian Wilayah Selatan

c.   Muncul Kaum Carpetbagger

      Kaum Carperbagger adalah kaum petualang dari wilayah utara yang merampok harta milik tuan-tuan tanah di selatan. Pada tingkat atas mereka berusaha memegang pemerintahan di selatan agar dapat melakukan korupsi.

d.   Muncul Perkumpulan Ku-Kluk-Klan

e.   Kehormatan Amerika Serikat Naik

E.  PENGARUH REVOLUSI AMERIKA TERHADAP PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

Revolusi Amerika terjadi pada masa sebelum Pergerakan Nasional Indonesia muncul. Sehingga tidak ada pengaruh secara langsung antara Revolusi Amerika terhadap Pergerakan Naional Indonesia. Akan tetapi ide-ide dan faham-faham baru yang berkembang luas setelah Revolusi Amerika berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Revolusi Amerika berpengaruh besar meletusnya Revolusi Perancis. Selanjutnya semangat revolusi Revolusi Amerika ini berkembang luas ke seluruh Eropa bahkan ke Asia termasuk Indonesia.

KESADARAN AKAN HAK AZASI MANUSIA (HUMAN RIGHT)

Declaration of Independence, 4 Juli 1776, sebagai pernyataan kemerdekaan Amerika terhadap Inggris mengandung nilai-nlai penghargaan terhadap hak azasi manusia (human right). Human Right ini pada tahun 1788 dimasukkan ke dalam UUD menjadi Bill of Right. Human Right ini mempengaruhi Revolusi Perancis 1789, utamanya ketika Dewan Nasional mengumumkan Pernyataan Hak Azasi manusia dan Warga (Déclaration des droits de l’home et du citoyen). PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mengakui hak-hak azasi manusia itu di dalam Universal Declaration of Human Right. Diantara hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia adalah untuk merdeka dari penindasan manusia lainnya (exploitation of man by man).

Bangsa Indonesia yang selama ratusan tahun berada dalam cengkeraman penjajah merupakan bangsa yang terinjak-injak hak azasinya. Hal itulah yang melahirkan berbagai perlawanan terhadap penjajah baik secara fisik bersenjata maupun perlawanan dengan menggunakan organisasi modern. Dengan munculnya golongan terpelajar dan semakin meluasnya hubungan antar bangsa, maka kesadaran akan perlunya hak azasi manusia itu semakin terasa. Kaum terpelajar berkesimpulan bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia tidak mungkin di dapat dari tangan penjajah, melainkan harus diperjuangkan dengan kekuatan sendiri. Anggapan ini diyakini betul oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional.

Di dalam tujuan Indische Partij dituliskan bahwa hendak menumbuhkan dan meningkatkan integrasi semua golongan untuk memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Sikap tegas Indische partij nampak dalam semboyan mereka “Indie untuk Indiers”. Sedangkan Perhimpunan Indonesia secara lebih tegas menuliskan tujuannya adalah berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia. Kemerdekaan Indonesia akan dicapai dengan aksi bersama serentak oleh rakyat Indonesia. PNI secara gamblang menyatakan tujuannya adalah “Indonesia Merdeka”. Tujuan itu akan dicapai dengan azas “percaya pada diri sendiri”.

A. REVOLUSI PERANCIS (1789)

Sebab-sebab :

1.      Adanya kepincangan dalam masyarakat. Raja, bangsawan dan kaum gereja hidup mewah, bebas pajak dan memiliki berbagai hak dan wewenang. Sedangkan rakyat biasa hidup miskin dan dibebani berbagai jenis pajak.

2.      Pemerintahan Monarkhi Absolut yang buruk. Dengan ciri-ciri : kesewenang-wenangan khususnya dalam menarik pajak, korupsi merajalela dan tidak berfungsinya DPR.

3.      Adanya pengaruh paham Rasionalisme dan Romantisme dengan tokoh-tokohnya: Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau, Denis Diderot dan J. d’Alembert.

4.      Adanya pengaruh perang kemerdekaan Amerika

5.      Adanya kekosongan kekuasaan (Vacuum of Power).

Sebab-sebab khusus :

Sejak Raja Louis XIV, raja-raja Perancis suka berfoya-foya dengan wanita-wanita cantik (madame defisit), sehingga kas negara kosong. Maka pada zaman pemerintahan Louis XVI beban negara sudah sangat berat. Untuk mengatasi masalah tersebut satu-satunya cara adalah menarik pajak kepada kaum bangsawan. Bangsawan menolak dan mengusulkan agar dalam menentukan pajak harus dirundingkan dengan “Etats Generaux” (DPR). Raja Louis XVI yang lemah menyetujui usul tersebut. Namun dalam sidang DPR terjadilah kerusuhan. Hal itu disebabkan golongan III (dari rakyat jelata) yang jumlahnya terbesar menuntut hak suaranya dalam voting secara individul bukannya per golongan seperti yang dikehendaki oleh gingan I dan golongan II.

Jalannya Revolusi Perancis

Revolusi Perancis yang dimulai 1789 berlangsung kurang lebih 15 tahun, dibagi dalam enam masa, sebagai berikut :

1.    Masa Dewan Konstituante (1789-1791)

2.    Masa Legislatif (1791-1792)

3.    Masa Konvensi Nasional (1792-1795)

4.    Masa Directorat (1795-1799)

5.    Masa Konsulat (1799-1804)

6.    Masa Kekaisaran (1804-1815)

PENGARUH REVOLUSI PERANCIS TERHADAP PERGERAKAN NASIONAL DI INDONESIA

a.   Penyebaran Faham Liberalisme Oleh Herman Daendels

Pada tahun 1795 Negeri Belanda berada dibawah kekuasaan Perancis. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon sebagai penguasa di negeri Belanda pada tahun 1806. Pada tahun 1808 Raja Belanda, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal (1808 – 1811). Tugas utamanya adalah membenahi administrasi pemerintahan dan mempertahankan Jawa dari serangan Inggris yang tidak lama lagi akan tiba.

Sebagai pengagum Napoleon Bonaparte, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Ia juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Dengan ideologinya itu ia berupaya untuk menghapuskan sistem feodalisme yang pada zaman VOC masih dipertahankan. Baik penyerahan wajib maupun kerja wajib yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip liberalime akan dihapuskan. Akan tetapi keadaan pada waktu itu menjadi hambatan besar bagi terlaksanannya ide-ide Daendels. Hambatan-hambatan itu adalah sebagai berikut :

1.   Sejak  zaman VOC para bupati dan penguasa daerah lainnya memegang peranan penting dalam perdagangan. Sistem ini mengakibatkan pasaran bebas (ekonomi liberal) tidak berkembang. Sistem ini juga tidak memunculkan golongan pedagang yang sangat berperan dalam proses liberalisasi masyarakat feodal.

2.   Dalam struktur pemerintahan feodal, kedudukan para bupati sangat kuat, sehingga segala upaya perubahan sulit diterapkan tanpa kerjasama dengan mereka. Kepemimpinan mereka yang telah lama mengakar kuat menyulitkan untuk menggesar kedudukan para bupati.

3.   Tugas pemrintah Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dair serangan Inggris. Untuk membuat pertahanan yang kuat perlu dibangun saran transportasi. Maka dibangunlah jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa mulai dari Anyer sampai ke Penarukan, yang kemudian dikenal dengan Jalan Pos (Grote Postweg). Untuk pebangunan proyek raksasa itu maka dibutuhkan tenaga rakyat yang besar pula. Maka dari itu penyerahan wajib (verplichte leveranties) dan kerja wajib (verplichte diensten) dipertahankan. Sehingga cita-cita Daendels untuk menerapkan liberalisme di Indonesia tidak dapat terlaksana. Bahkan sebaliknya sistem tradisional seperti yang diterapkan pada zaman VOV masih terus berjalan.

Sehingga upaya-upaya perubahan yang hendak dilakukan oleh Daendels itu tidak dilaksanakan dengan baik. Walaupun demikian Daendels dianggap sebagai peletak dasar liberalisme di Indonesia.

Setelah Daendels sudah meninggalkan Indonesia, faham liberalisme dan upaya penghapusan feodalisme masih berlanjut, bahkan lebih digalakkan lagi oleh Thomas Stamford Raffles. Akan tetapi sepertinya hal Daendels, Raffles juga mengalami banyak sekali hambatan. Leberalisme khususnya dalam bidang ekonomi baru bisa dilaksanakan setelah pemerintah Belanda sudah berkembang industrinya dan memiliki modal yang cukup setelah penerapan Cultuur Stelsel (Tanam Paksa). Setelah itu politik ekonomi liberal itu terus dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda sampai dengan berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Penerapan faham liberalisme dan penghapusan feodalisme ini berpengaruh terhadap munculnya elit baru dalam tatanan masyarakat Indonesia, yaitu golongan terpelajar. Golongan terpelajar inilah yang pertama kali menyadari perlunya memperjuangkan harkat dan martabat bangsa sesuai dengan azas-azas faham kemerdekaan dan kebebasan (liberalisme).

b.   Penyebaran Faham Nasionalisme

Berbagai revolusi yang terjadi di Eropa, utamanya Revolusi Perancis mengilhami perjuangan bangsa-bangsa terjajah di Asia-Afrika, termasuk Indonesia walaupun dalam kondisi yang berbeda. Nasionalisme di Asia-Afrika termasuk di Indonesia disebabkan oleh penindasan yang dilakukan oleh negara-negara imperialis Barat.

Pelaksanaan Politik Etis memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduk bumi putera, walaupun dalam lingkup yang terbatas. Akan tetapi dengan adanya pendidikan muncul golongan baru, yaitu golongan terpelajar yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Dengan pendidikan itu pula kaum terpelajar dapat mengikuti perkembangan pemikiran bangsa-bangsa Barat, Mereka mempelajari  berbagai ide-ide dan faham-faham baru yang berkembang di Eropa pada waktu itu, seperti liberalisme, demokrasi dan nasionalisme bahkan komunisme.

Pada awal pergerakan nasional muncul beberapa organisasi dengan sifat yang berbeda. Budi Utomo lebih bersifat organisasi budaya, Sarikat Islam bersifat sosial-ekonomi dan religius, sedangkan Indische Partij bersifat politis. Namun ketiga-tiganya memiliki kesamaan yaitu sama-sama bersifat nasionalis yang berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat bangsanya menuju kemerdekaan di kelak kemudian hari. Demikian juga dengan partai-partai berdiri pada masa berikutnya, seperti Partindo, PNI Baru, dan Parindra. Sedangkan PKI lebih menonjolkan faham internasionalismenya dengan menganggap dirinya sebagai satu keluarga dari komintern (komunis internasional).

C.  Pesta Peringatan Kemerdekaan Belanda Ke-100 dari Perancis

Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-100 kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Perancis, di Bandung dibentuklah sebuah komite yang dikenal sebagai “Komite Bumiputera”. Komite ini bermaksud hendak mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda yang isinya mengandung permintaan agar dibentuk majelis perwakilan rakyat sejati dan ketegasan adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Salah seorang pemimpin komite ini, Suwardi Suryaningrat, menulis sebuah risalah yang berjudul “Als ik een Nederlander was …”, yang isinya merupakan sebuah sindiran terhadap pemerintah kolomnial Belanda yang mengajak penduduk bumi putera sebagai penduduk mereka jajah, diajak untuk merayakan hari kemerdekaan penjajah Belanda yang ke-100 dari penjajahan Perancis.

Dari artikel yang tersebut dapat disimpulkan bahwa nbngsa Indonesia sudah memendam rasa nasionalisme yang sangat dalam. Keinginan untuk berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat sudah mereka perjuangkan sebagai hak semua bangsa bukan hanya hak bangsa Barat. Seperti yang diungkapkan oleh Suwardi Suryaningrat dalam artikelnya tersebut :

D.  Pertumbuhan dan Perkembangan Faham di Indonesia

Perang Dunia I (1914 – 1918) memberikan dorongan moril bagi bangsa-bangsa di Asia – Afrika, termasuk Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Karena hampir semua negera-negara yang terlibat perang tersebut mempunyai negara-negara jajahan, maka pengaruhnya meluas ke negeri-negeri jahahan di Asia dan Afrika. Dalam perang tersebut puluhan ribu bangsa kulit berwarna dari Asia dan Afrika turut berperang utamanya di pihak sekutu.

Pada akhir Perang Dunia I, Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson yang memproklamasikan gagasan-gagasannya yang dikenal sebagai Wilson Fourteen Point. Isi dari pernyatannya itu dantara lain The Principle of Self Determination (Prinsip untuk menentukan nasib sendiri) yang isinya hak-hak bangsa-bangsa terjajah untuk menentukan merdeka dari segala bentuk penjajahan sehingga dapat menentukan nasib sendiri.

Pernyataan Wilson tersebut memberikan dorongan semangat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia utamanya dari kaum pergerakan nasional. Budi Utomo berdasarkan adanya kemungkinan adanya intervensi kekuasaan asing akibat Perang Dunia I, mengutarakan gagasan tentang pentingnya pertahanan sendiri.

(a)  PEMBENTUKAN VOLKSRAAD

Pada kongres Budi utomo tanggal 5 dan 6 Agustus 1915 Budi Utomo menetapkan usulan perlunya dibentuk wajib militer dari kalangan kaum pribumi. Akan tetapi sebelumnya harus terlebih dahulu dibentuk parlemen yang berhak membuat undang-undang. Selanjutnya komite Indie Weerbaar memutuskan 23 Juli 1916 menyatakan bahwa merupakan suatu kepentingan yang mendesak untuk segera dibentuk kekuatan militer baik laut maupun darat dari kalangan bumi putera agar dapat mempertahankan diri dari serangan dari luar. Dwidjosewoyo sebagai wakil Budi Utomo dalam misi itu berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin-pemimpin terkemuka Belanda.  Walaupun misi ini tidak berhasil meloloskan usulan tentang pembentukan wajib militer. Sebagai gantinya pepemrintah Belanda akan membentuk Volksraad yang disahkan pada bulan Desember 1916.

Keterangan yang disampaikan oleh Menteri Daerah Jajahan tentang kemungkinan Volksraad akan menjadi parlemen yang sebenarnya sangat mengembirakan. Namun dalam kenyataannya sampai menjelang Perang Dunia II, pemerintah kolonial tidak pernah membentuk parlemen yang benar-benar sebagai badan legislatif. Volksraad hanyalah badan yang berhak memberikan usulan, namun tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

(b) TUNTUTAN INDONESIA BERPARLEMEN

Parlemen merupakan suatu badan yang harus ada pada negara yang berdasarkan azas-azas demokrasi seperti yang diperjuangkan oleh rakyat Perancis, khususnya oleh Montesquieu. Setelah tuntutan Petisi Sutarjo ditolak oleh pemerintah Belanda, maka kaum pergerakan nasional mengalihkan tuntutannya kepada pembentukan parlemen yang sebenarnya yang dipilih oleh rakyat. Untuk itu kaum pergerakan nasional menunggu saat yang tepat untuk mengutarakan gagasannya tersebut.

Pada tanggal 21 Mei 1939 berhasil dibentuk badan kerjasama antar partai-partai politik di dalam Volksraad yang disbeut Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yangdipimpin oleh Mohammad Husni Thamrin. Di dalam konferensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 didiskusikan tentang aksi yang akan digalang oleh GAPI dengan semboyannya “Indonesia Berparlemen”. Hal ini jelas bukanlah tuntutan merdeka penuh melainkan pembentukan parlemen yang berdasarkan pada sendi-sendi demokrasi.

Momentum untuk menyampaikan gagasan itu muncul ketika meletusny Perang Dunia II pada tanggal 20 September 1939. GAPI menyampaikan gagasannya yang dikenal dengan Manifestasi GAPI, yang isinya : mengajak Indonesia dan Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme. Kerjasama itu akan berhasil apabila keoada rakyat Indonesia diberikan suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat serta pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parelemen tersebut.

Usulan GAPI ini mendapat sambutan baik dari pers Indonesia dengan menguraikan sikap dari beberap bangsa Asia dalam menghadapi bahaya fasisme. GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939. Tidak kurang dari 100 tempat mengadakan rapat umum untuk mempropagandakan seruan Indonesia Berparlemen.  Kemudian dibentuklah Comite Parlemen Indonesia untuk mempetegas sikap GAPI tersebut.

Pada bulan Agustus tahun 1940, negeri Belanda sudah dikuasai oleh Jerman. Sedangkan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Kembali GAPI mengutarakan usulannya agar Volksraad diganti dengan parlemen sejati dan kepala departemen bertanggungjawab kepada parlemen tersebut. Tuntutan itu dikirim kepada Gubernur Jenderal, Volksraad, Ratu Wilhelmina dan Kabinet Belanda yang dipindahkan ke London. Namun perjuangan yang sangat gigih dari GAPI itu hanya ditanggapi dengan pembentukan Komisi Visman. Namun Komisi ini pun tidak mampu memberikan apa yang diperjuangkan oleh GAPI sampai akhirnya Indonesia jatuh ke tangan Jepang.

III.       REVOLUSI RUSIA

Pada abad ke-19 keadaan Rusia masih sangat terbelakang jika dibandingkan dengan keadaan Eropa – Barat. Masyarakat Rusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu : golongan tuan tanah (bangsawan) dan petani (rakyat jelata). Rusia masih merupakan negara agraris yang kolot. Kaum borjuis  yang biasanya menjadi pelopor liberalisme belum ada. Dalam pandangan rakyat yang agraris itu tsar Rusia diangap sebagai dewa yang keramat. Bangsawan yang berhubungan dekat dengan raja memiliki kedudukan istimewa. Mereka merupakan tuan tanah besar yang mengekang kehidupan rakyat jelata.

Rakyat jelata yang kebanyakan petani miskin yang tidak memiliki tanah sendiri. Mereka merupakan budak dari para tuan tanah.  Status petani yang menjadi budak para tuan tanah ini disahkan oleh oleh Tsar Alexis melalui Undang Undang Perbudakan tahun 1646.

A. INDUSTRIALISASI DI RUSIA

Industrialisasi di Rusia diprakarsasi oleh Sergei Witte yang sejak tahun 1892 menjadi menteri keuangan pemerintahan Tsar. Agar Rusia tidak ketinggalan dengan negara-negara Eroap lainnya ia segera membangun industri-industri besar seperti : infustri tekstil, pertambangan batu bara, minyak, dan besi. Sehingga industri berkembang sangat pesat.

Industri besar-besaran membutuhkan modal besar yang didapatkan dari pinjaman-pinjaman luar negeri, utamanya dari Perancis. Tetapi hal itu harus dibayar dengan resiko politik yang berat, seperti yang terdapat dalam Perjanjian Rusia – Perancis tahun 1892 yang isisnya : Rusia akan mendukung Perancis apabila terjadi perang dengan Jerman.

B. MUNCULNYA SOSIALISME DAN KOMUNISME DI RUSIA

Pemerintahan Tsar Nicholas II bermuka dua, yaitu mengekang kehidupan politik, namun senantiasa memajukan perekonomian dengan jalan meningkatkan produksi pertanian dan memajukan industri. Sementara itu perkembangan industri menimbulkan munculnya golongan buruh (proletar) yang menuntut hak-hak politik rakyat.

Pada tahun 1898 George Plekhanov mendirikan Partai Sosialis Demokrat dengan programnya yang moderat (lunak, lawan dari radikal : keras), yaitu persamaan dalam hukum, kemerdekaan pers, berbicara, berkumpul, dan perbaikan nasib buruh dan tani. Tujuan ini hendak dicapai dengan cara diplomasi politk dan pemogokan. Akan tetapi kelompok radikal dari partai ini menolak cara diplomasi politik (indirect action) dan menghendaki cara pemogokan (direct action).

Perbedaan strategi dari kedua kubu itu memicu terjadinya perpecahan pada Partai Sosial-Demokrat. Pada Kongres Partai Demokrat dari seluruh dunia pada tahun 1903, Partai Sosialis Demokrat tersebut pecah menjadi dua, yaitu :

1.  Mensyewik (Sosial-Demokrat) yang berhaluan Sosialis. Kelompok ini dipimpin oleh George Plekhanov yang kemudian digantikan oleh Kerensky.

2.  Bolsyewik (Radikal Revolusioner) yang berhaluan Komunis. Kelompok ini dipimpin oleh Vladimri Ulyanov yang dikenal dengan nama samarannya : Lenin. Kemudian digantikan oleh Josef Dschugaschvili yang lebih dikenal dengan nama Stalin.

C. REVOLUSI 1905

Sebab-sebab :

1.  Keinginan rakyat akan pemerintahan yang liberal

2.  Kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan reaksioner dari Tsar

3.  Tuntutan tentang perbaikan nasib kaum buruh dan tani

4.  Kekalahan Rusia dalam Perang Rusia – Jepang tahun 1905 melemahkan pemerintahan Tsar sehingga kaum revolusioner berani memberontak.

5.  Peristiwa minggu Berdarah meluapkan semangat revolusioner

Jalannya Pemberontakan

Dimulai dengan pemogokan umum di Petrograd (kemudian dirubah menjadi Leningrad) yang segera diikuti oleh seluruh negara. Kaum buruh di Petrograd membentuk dewan buruh yang kemudian diikuti oleh buruh-buruh di seluruh negeri. Akhirnya Tsar Nicholas II menyanggupi untuk memberikan UUD melalui Oktober Manifesto 1905. Kaum liberal  merasa puas. Namun kaum sosialis dan komunis (Mensyewiki dan Bolsyewiki) merasa tidak puas dan melakukan pemberontakan.

Pada bulan Agustus Tsar menyetujui pembentukan Duma (parlemen). Namun, Duma itu hanya dimaksudkan sebagai badan penasihat. Walaupun Duma dipilih oleh rakyat namun  tidak semua rakyat mempunyai hak pilih. Sehingga perubahan ini hanya menyakitkan hati rakyat. Maka pada bulan Oktober kembali muncul gelombang permogokan.

D. DEWAN SOVIET

. Dewan Soviet (Dewan Buruh) adalah organisasi politik untuk mengatur perjuangan ekonomi dan politik kaum buruh. Dewan seperti itu telah muncul di seluruh Rusia dan menentang pihak penguasa. Dewan-dewan soviet itu dibentuk untuk melayani keperluan perjuangan kaum buruh sehari-hari, seperti mengatur aksi permogokan, menyebarkan brosur, mengumpulkan makanan, obat-obatan, angkutan dan sebagainya. Dalam perkembangannya organisasi ini menjadi sebuah organisasi yang sangat revolusioner. Banyak kaum buruh menganggap Dewan Soviet itu sebagai pemerintahan mereka sendiri. Sehingga dewan soviet itu merupakan sesuatu pemerintahan yang bersaing dengan pemerintahan Tsar.

Untuk menentramkan suasana Tsar memperlunak sikapnya, namun usaha Tsar tersebut gagal menyenangkan hati kaum buruh. Pada bulan November kembali muncul gelombang pemogokan yang ketiga. Dalam aksi kali ini, tuntutan utama kaum buruh adalah penurunan jam kerja menjadi 8 jam per hari. Tuntutan itu tentunya tidak disukai  oleh kaum majikan. Akan tetapi kaum majikan memilih untuk tidak melibatkan diri dalam pergolakan itu, karena mereka sendiri menginginkan reformasi politik terbatas. Sementara itu, pemerintahan mengizinkan kelompok rasial yang bernama ‘Ratusan Hitam’ untuk menyerang kaum buruh.

Pada 3 Desember 1905 soviet di Petrograd dibubarkan. Sedangkan soviet di Moskow melakukan pemberontakan, tetapi dapat dihancurkan dengan susah payah setelah bentrokan selama 9 hari. Walaupun diilhami oleh pengalaman Revolusi Perancis, namun dewan-dewan soviet itu muncul secara spontan oleh kelas pekerja.

Pada mula-mulanya, Partai Bolsyewik tidak merisaukan diri dengan soviet-soviet itu, karena dianggap tumpang tindih dengan peranan partai politik. Golongan Bolsyewik masih berpegang kepada cara-cara formal sehingga bergerak dengan tidak leluasa. Pada umumnya kader partai Bolsyewik mengecilkan perjuangan rakyat yang mereka anggap tidak strategis.

Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1905 memaksa kaum Bolsyewik untuk merubah sikap. Lenin yang pada waktu itu berada di luar negeri, melihat potensi yang besar pada Dewan Soviet. Ia meyakinkan melalui perdebatan sengit bahwa partai Bolsyewik perlu membuka pintu seluas-luasnya kepada dewan-dewan soviet itu dan menyambut beribu-ribu kaum buruh radikal yang ingin menjadi anggota partai. Para kaum buruh muda itu sangat diperlukan untuk mengimbangi kader partai lama yang terbukti terlalu konservatif dalam pergolakan tahun 1905.

E.  REVOLUSI PEBRUARI 1917

Banyaknya demonstrasi yang dipelopori oleh dewan-dewan soviet yang seakan tak kenal lelah melemahkan kedudukan Tsar Nicholas II. Kekalahan-kekalahan yang diderita Rusia dalam Perang Dunia I, semakin menggoyahkan kedudukan Tsar. Keadaan ini memudahkan terjadinya perebutan kekuasaan yang dipelopori oleh Partai Sosialis Mensyewik. Partai ini pada saat itu menguasai mayoritas suara pada Dewan Soviet seluruh Rusia. Tokoh utama pelaku pemberontakan ini adalah Aleksandr Fyodorovich Kerensky yang biasa disingkat dengan Kerensky. Peristiwa ini disebut dengan Revolusi Pebruari 1917.

F.   REVOLUSI BOLSYEWIK (REVOLUSI OKTOBER 1917)

Pada tanggal 20 Oktober 1917 dengan sembunyi-sembunyi Lenin kembali ke Uni Soviet dari persembunyiannya di Finlandia. Pada tanggal 23 Oktober 1917 Lenin mengadakan pertemuan rahasia dengan Sentral Komite Partai Bolsyewik. Setelah melalui perdebatan yang panjang Lenin berhasil meyakinkan anggota Sentral Komite untuk segera melakukan pengambilalihan kekuasaan (kudeta). Trotsky sebagai Ketua Dewan Soviet Petrograd memimpin persiapan-persiapan kudeta.

Malam hari atau tanggal 25 Oktober 1917 (tanggal 7 November 1917 menurut Kalender Gregorian di Rusia) kekuatan bersenjata kaum Bolsyewik mengambil alih obyek-obyek vital, fasilitas komunikasi dan gedung-gedung publik di Petrograd. Sebagian anggota kabinet Pemerintahan Sementara ditangkap. Namun Kerensky berhasil meloloskan diri. Pada tanggal 7 November 1917, diadakan Kongres Dewan Soviet Seluruh Rusia. Dalam kongres tersebut Partai Bolsyewik menjadi mayoritas dengan mengantongi 390 kursi dari 650 kursi yang ada. Sedangkan golongan Mensyewik dan beberap partai lainnya menarik diri dari kongres sebagai protes  terhafap kudeta yang dilakukan oleh Partai Bolsyewik.

Pada tanggal 8 November 1917, kongres mengesahkan kudeta yang dilakukan oleh Bolsyewik dan menetapkan berdirinya Pemerintahan Soviet. Sedangkan Lenin diangkat sebagai Ketua Dewan Komisaris Rakyat, yaitu badan pemerintahan Soviet yang baru. Kongres juga menyetujui kebijakan perdamaian dan pembagian tanah.

Pada bulan Januari 1918 diadakan pemilihan umum yang bebas untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Dalam pemilu tersebut Partai Mensyewik dan Sosialis Revolusioner yang bertentangan dengan Lenin memenangkan suara mayoritas. Tanpa ragu-ragu Lenin membubarkan secara paksa dewan hasil pemilu tersebut. Dengan demikian Lenin mulai menunjukkan kediktatorannya.

PENGARUH REVOLUSI RUSIA TERHADAP PERKEMBANGAN PERGERAKAN NASIONAL DI INDONESIA

1.   MASUKNYA FAHAM KOMUNIS KE INDONESIA

Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, yang lebih dikenal dengan nama Sneevliet adalah tokoh utama yang membawa faham komunis ke Indonesia. Ia bergabung dalam Partai Buruh Sosial Demokrat (Sociaal Democratische Arbeid Partij) di Nederland hingga tahun 1909, yakni sebagai anggota  Dewan Kota Zwolle. Setelah itu dia diangkat sebagai pimpinan serikat buruh kereta api (National Union of Rail and Tramway Personnel) pada tahun 1911. Dia memimpin pemogokan-pemogokan buruh di Belanda, sehingga membuat namanya masuk dalam ‘daftar hitam’ di Belanda.

Tahun 1913, untuk kali pertama, ia menginjakkan kaki ke Indonesia. Tepat pada saat itu, dunia pergerakan di Hindia Belanda tengah bersemi. Sneevliet. Pada awalnya ia bekerja sebagai jurnalis pada surat kabar Soerabajaasch Handelsblad di kota Surabaya. Tidak lama kemudia ia pindah ke Semarang dan diangkat menjadi sekretaris di sebuah perusahaan. Bagi Sneevliet tinggal di Semarang lebih menguntungkan karena kota itu merupakan pusat dari serikat buruh tertua di Indonesia, yaitu Vereniging vam Spoor en Tramweg Personeel (VSTP).

2.   BERDIRINYA ISDV

Di Semarang Sneevliet aktif menjadi sekretaris dari Handelsvereeniging (Asosiasi Buruh). Pada tahun 1914, ia mendirikan sebuah organisasi politik yang diberi nama Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Beberapa tokoh Belanda yang aktif membantu Sneevliet adalah Bergsma, Adolf Baars, Van Burink, Brandsteder dan HW Dekker. Pendukung utama ISDV adalah kalangan buruh buruh kereta api yang bernaung dibawah organisasi VTSP

Dalam waktu yang bersamaan, Pergerakan nasional di Indonesia tengah mengalami masa terang. Sarekat Islam, terus membesar dengan jumlah anggota mencapai puluhan ribu yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu ISDV, merubah haluan dengan menitik beratkan  pada perekrutan anggota-anggota dari Sarekat Islam. Organisasi ISDV bergerak cepat dengan strategi mereka untuk merekrut massa dari SI. Semaun, Darsono dan Alimin, adalah pimpinan-pimpinan SI Semarang yang berhasil direkrut oleh Snevlieet. Di bawah pengaruh ISDV tokoh-tokoh muda SI ini menjadi radikal. Pengaruh ISDV yang semakin kuat mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda, sebab pada saat yang sama,  pemogokan-pemogokan buruh bertambah  kuat dan meluas.

3.   PENGARUH REVOLUSI BOLSYEWIK 1917

Kemenangan Revolusi Bolsyewik di Rusia disambut dengan antusias. Adolf Baars dengan berapi-api menyerukan agar Revolusi di Rusia juga di ikuti sekarang juga di Hindia Belanda. Terinspirasi oleh gerakan revolusi yang dilakukan oleh Bolsyewik, ISDV mulai mengorganisir kalangan militer dengan membentuk dewan-dewan tentara dan pelaut. Dalam waktu  tidak lebih dari tiga bulan sekitar tiga ribu prajurit dan pelaut menjadi anggota gerakan yang kemudian dikenal dengan nama Tentara Merah (Ingat Tentara Merah ketika terjadi Revolusi Bolsyewik di Rusia). Kaum merah mengorganisir demonstrasi yang dilakukan oleh serdadu dan pealaut sehingga menimbulkan bentrokan dengan polisi.

Darsono melalui surat kabar Het Vrije Woord milik ISDV menyerukan pemberontakan dan dikibarkannya bendera merah. Sedangkan partai-partai moderat seperti Budi Utomo, Insulinde dan SI mendesak agar pemerintah Belanda menggantikan Volksraad menjadi parlemen pilihan rakyat. Krisis November mulai segera mereda setelah Gubernur Jenderal van Limburg Stirum menjanjikan akan melakukan perubahan-perubahan yang luas.

Setelah keadaan dapat dikuasai pemerintah Belanda melakukan tindakan-tindakan keras. Anggota militer yang indisipliner dihukum berat, sedangkan pegawai negeri yang terlibat dimutasikan. Darsono, Abdul Muis dan beberapa pemimpin Indonesia lainnya ditangkap. Sedangkan Sneevliet pada bulan Desember 1918, akhirnya diusir dari Indonesia..

4.   PENGARUH KOMUNISME INTERNASIONAL (KOMINTERN)

Setelah para pimpinannya diusir dari Indonesia, ISDV pun mulai kehilangan kendali. Juga mulai dijauhi massa akibat prinsip-prinsip radikal mereka yang masih belum bisa dipahami. Pada kongres ISDV ke-7 bulan Mei 1920 dibahas mengenai perubahan nama ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Tujuan dari perubahan nama ini adalah untuk membedakan dengan kelompok sosialis revisionis yang mereka sebut sebagai Kaum Spsialis Palsu. Selain itu perubahan nama ini juga untuk menunjukkan hubungan kekeluargaannya dengan Partai Komunis yang di Rusia. Pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Tujuh bulan kemudian, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Semaun terpilih sebagai ketua.

Ketika Komintern (Komunisme Internasional) tebentuk pada tahun 1919 pengaruhnya telah terasa di Indonesia. Sejak saat itu pula langkah-langkah politik PKI senantiasa mengikuti doktrin-doktrin dari Komintern di Rusia. Diantaranya karean kegagalan dalam merencanakan program komunis di Asia, maka Lenin menyatakan bahwa untuk Asia garis politik Komintern harus mendekati dan bekerjasama dengan kaum borjuis nasional dan organisasi nasional rakyat terjajah. Kaum borjis nasional yang dimaksudkan adalah kaum cendekiawan yang merupakan pelopor pergerakan nasional di Asia. Pada Kongres Komintern yang kedua pada bulan Juli 1920, Kongres Komintern juga menyetujui taktik PKI untuk bekerja di dalam tubuh SI. Akan tetapi Komintern menolak gagasan Pan Islamisme yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh SI.

5.   DOKTRIN DIMITROV

Karena kegagalannya dalam pemberontakan yang ceroboh pada tahun 1926, maka kegiatan PKI di Indonesia dibubarkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hampir sepuluh tahun kemudian komintern mengirimkan seorang tokoh PKI ke Indonesia. Tokoh itu adalah Muso yang pada bulan April 1935 mendarat di Surabaya. Dengan bantuan Joko Suyono, Pamuji dan Achmad Sumadi ia berhasil membentuk organisasi yang diberi nama “PKI Ilegal”. Muso dikirim ke Indonesia untuk menjalankan kebijakan baru dari Komintern yang kemudian dikenal dengan sebutan Doktrin Dimitrov (Georgi Dimitrov adalah Sekjen Komintern tahun 1935 – 1943). Doktrin itu berbunyi “Gerakan Komunis harus bekerjasama dengan kekuatan manapun juga, termasuk kaum imperialis, asal saja mengahadapi kaum Fasis”. Pada waktu bayang-bayang bahaya fasisme Jerman dan Jepang sedang menghantui dunia.

Sesuai dengan doktrin tersebut diharapkan pemerintah Belanda melunakkan sikapnya terhadap kaum komunis di Indonesia. Namun harapan itu ternyata tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Bahkan Muso sendiri pada tahun 1936 sudah meninggalkan Indonesia lagi. Kegiatan utama PKI kemudian disalurkan lewat Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin.

B.  REVOLUSI INDUSTRI

Faktor-faktor pendorong :

1.    Inggris kaya bahan tambang sebagai bahan mentah / baku industri.

2.    Letak Inggris yang strategis di Atlantik pada lalu lintas perdagangan Eropa – Amerika, sehingga Inggris kaya karena perdagangan.

3.    Inggris relatif aman dibandingkan negara-negara Eropa yang lainnya.

4.    Adanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan kaum “enterpreneur” (pengusaha).

5.    Ketekunan rakyat Inggris untuk mengadakan penelitian didukung oleh pemerintah dengan mendirikan “Royal Society For Improving Natural Knowledge”, 1662.

6.    Jumlah penduduk Inggris yang besar, sebagai tenaga kerja di pabrik-pabrik.

7.    Terjadinya Revolusi Agraria, yaitu perubahan fungsi tanah pertanian kaum bangsawan menjadi tanah untuk peternakan domba sebab ekspor kain wol lebih menguntungkan. Sehingga banyak petani kehilangan pekerjaan dan urbanisasi ke kota.

Revolusi Industri ditandai dengan banyaknya penemuan-penemuan baru oleh para ahli seperti Abraham Darby, James Watt, John Kay, Symington, Niepce, dan lain-lain.

Akibat-akibat dari Revolusi Industri :

1.    Timbul Industri besar-besaran

2.    Timbul golongan Borjuis dan Proletar

3.    Urbanisasi besar-besaran

4.    Muncul Kapitalisme dan Imperialisme Modern

5.    Timbul Revolusi Sosial

PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA

Revolusi Industri yang terjadi di Inggris tidak terlepas dari adanya jajahan Inggris di India. Salah satu syarat dari munculnya revolusi industri itu adalah tersedianya kekayaan akan uang dan emas. Pemerasan yang dilakukan Inggris di India, memberikan sumbangan modal terjadinya revolusi industri tersebut.

Dengan kemajuan yang dicapai setelah Revolusi Industri, maka Inggris menjadi negara pertama yang menentang politik ekonomi merkantilisme dan menghendaki perdagangan bebas. Pada mulanya perdagangan bebas yang diterapkan Inggris ditentang oleh negara-negara Eropa lainnya yang masih menerapkan proteksionisme dalam perdagangan. Akan tetapi setelah negara-negara Eropa juga melaksanakan industrialisasi, maka perdagangan bebas dan faham liberalisme berkembang di Eropa.

Sebagai negara industri, Inggris memelopori penerapan imperialisme modern. Dengan imperialisme modern, Inggris ingin menjadikan tanah jajahan sebagai tempat pemasaran hasil industrinya, tempat untuk mendapatkan bahan mentah industrinya dan tempat untuk menanamkan modalnya di negeri jajahan yang memiliki tenaga kerja yang murah. Inggris sudah memiliki kain-kain tenun sebagai hasil Revolusi Industri yang dapat diperdagangkan di Asia dengan harga yang lebih murah daripada kain tenun buatan penduduk pribumi. Bagi Inggris, dengan industrinya yang sudah maju, perdagangan dianggap lebih menguntungkan daripada pemungutan upeti, dan tanah-tanah jajahannya. Untuk itu daya beli masyarakat negeri jajahan perlu ditingkatkan.

PENERAPAN LIBERALISME OLEH THOMAS STAMFORD RAFFLES (1811 – 1816)

Pemerintahan raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberalisme seperti yang telah diterapkan Inggris di negaranya maupun di negeri-negeri jajahannya seperti India. Dengan prinsip liberalisme itu Raffles hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan itu mencakup kebebasan untuk menanam dan kebebasan perdagangan. Keduanya akan menjamin kebebasn produksi untuk ekspor.

Dibandingkan dengan Belanda, Inggris jauh lebih maju perkembangan industrinya. Lebih-lebih setelah adanya Revolusi Industri di negara tersebut. Sebagai negara industri Inggris memandang negeri jajahan sebagai daerah untuk mendapatkan bahan mentah dan tempat pemasaran hasil industrinya. Sistem pasar bebas dan kesejahteraan jajahan merupakan faktor penentu keberhasilan politik imperialismenya. Dengan diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat . Dan rakyat yang cukup kesejahteraannya akan memiliki daya beli yang cukup untuk membeli barang-barang industri Inggris.

Raffles menerapkan sistem pajak tanah (landrent system) seperti yang diterapkan di India. Kesejahteraan rakyat akan dicapai dengan cara memberikan kebebasan dan jaminan hukum sehingga rakyat tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Beberapa hal yang menjadi pokok sistem yang diterapkan Raffles adalah sebagai berikut :

1.   Penghapusan seluruh pengerahan wajib dan kerja wajib dengan memberikan kebebasan menanam dan berdagang.

2.   Pemerintah secara langsung mengawasi tanah. Pajak tanah dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantaraan bupati. Tugas bupati hanya terbatas pada dinas-dinas umum.

3.   Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dalam waktu yang terbatas.

Pelaksanaan politk liberal itu berarti struktur masyarakat feodal dan feodal perlu dirombak dan diganti dengan dengan sistem baru atas prinsip legal dan rasional. Pemerintahan harus disusun dalam suatu birokrasi dengan melepaskan fungsi-fungsi tradisional dan feodal. Maka sistem pemerintahan tidak langsung (inderect rule)  peninggalan VOC, karena dalam sistem itu VOC memanfaatkan peran bupati untuk pengerahan tenaga dan pemungutan hasil bumi.

Hambatan utama dalam pelaksanaan politik ekonomi liberal oleh Raffles ini adalah masih kuatnya kedudukan unsur-unsur feodal dan sistem ekonomi yang masih tertutup sehingga menyulitkan penerapan sistem ekonomi uang (monetisasi) sebagai alat pembayaran pajak dan alat pertukaran dalam perdagangan.

POLITIK EKONOMI LIBERAL OLEH PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA

Dengan kembalinya Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia maka sistem liberal yang telah dirintis oleh Raffles dirubah. Bagi Belanda faktor yang paling menentukan politik kolonialnya adalah keadaan dalam negerinya sendiri. Negeri Belanda masih agraris dan industri masih belum berkembang. Lebih-lebih akibat perang yang dilakukan oleh Napoleon negeri Belanda sangat menderita dan ekonominya sangat merosot. Dalam keadaan seperti itu politik ekonomi liberal kolonial tidak cocok dan tidak realistis. Sementara itu prinsip-prinsip liberalisme sudah menyebar ke seluruh Eropa. Di samping itu sebagai negara yang tidak memiliki angkatan perang yang kuat Belanda seringkali mendapatkan tekanan dari negara-negara Eropa lainnya agar menerapkan liberalisme ekonomi. Hal itu dimaksudkan agar negera-negara Eropa itu, utamanya Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

Sehingga dalam waktu selama kurang lebih tiga puluh tahun politik kolonial Belanda di Indonesia terombang ambing antara gagasan  liberalisme dan realitas soail ekonominya baik di negerinya sendiri maupun di di Indonesia. Landelijk Stelsel adalah semacam jalan tengah diantara kedua pilihan itu. Namun kekurangan modal dan keterbelakangan industrinya memaksa Belanda mengambil langkah kembali ke sistem VOC dengan beberapa perubahan yang terkenal dengan Cultuur Stelsel (Sistem Tanam Paksa).

Akan tetapi dengan semakin pesatnya perkembangan faham liberalisme, memaksa Belanda untuk menerapkan politk ekonomi liberal pula. Lebih-lebih setelah kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri jajahannya (Indonesia). Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal, dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah Belanda juga mendapatkan  desakan pemerintah Inggris untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia, agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

Sementara itu pada periode tahun 1850 – 1870 ditandai oleh pesatnya kemajuan perdagangan Eropa, dan Negeri belanda mendapatkan keuntungan dari perkembangan ini.  Masa dua puluh tahun ini bagi Belanda merupakan periode transisi dari keadaan praindustri ke industri. Sesungguhnya Revolusi telah dimulai di negeri ini. Pabrik-pabrik dalam berbagai cabang industri dan jalan-jalan kereta api dibangun. Posisinya sebagai pasar bahan mentah internasional telah diduduki kembali, pelayaran maju dengan cepat, bank-bank baru didirikan. Tidak dapat disangsikan lagi, bahwa cultuurstelsel ikut serta membantu membangun kembali ekonomi secara besar-besaran.

Dengan dikeluarkannya undang-undang Agraria, 1870, Indonesia memasuki zaman penjajahan baru, yaitu zaman pemerintahan leberal kolonial. Jika sebelum tahun 1870 Indonesia dijajah dengan model imperialisme kuno (ancient imperialism), yaitu hanya dikeruk saja kekayaannya, maka sejak tahun 1870 di Indonesia diterapkan imperialisme modern (modern imperialism). Hal ini berarti Indonesia dijadikan tempat untuk mendapatkan :

1.   Bahan mentah atau bahan baku industri di Eropa

2.   Tenaga kerja yang murah

3.   Tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa

4.   Tempat penanaman modal asing